BIMBEL AKPOL

AKPOL adalah Akademi Kepolisian yaitu salah satu jalur yang sering dipilih untuk perekrutan anggota kepolisian. Setiap tahun, pendaftaran AKPOL senantiasa ditunggu oleh putra dan putri terbaik bangsa untuk mengabdi pada negara. Hal ini dikarenakan prospek dari lulusan AKPOL yang bagus, terutama dalam karier di masa yang akan datang. Perlu diketahui, Akademi Kepolisian atau AKPOL adalah lembaga pendidikan ikatan dinas yang berada di bawah KALEMDIKPOL.

Lembaga pendidikan ini berdiri secara khusus dengan tugas utama untuk mencetak para Perwira Polri di masa yang akan datang. Kampus pendidikan AKPOL ini berada di Jalan Sultan Agung No. 131, Semarang, Jawa Tengah. Dalam hal ini, setiap taruna –sebutan untuk siswa yang belajar di AKPOL, akan mendapatkan pendidikan selama kurang lebih 4 tahun.

Setelah masa pendidikan tersebut, maka semua taruna akan lulus dengan mendapatkan pangkat sebagai Inspektur Dua Polisi. Dari sinilah bisa dilihat bahwa pangkat AKPOL setelah lulus akan lebih tinggi daripada beberapa jalur penerimaan anggota kepolisian lainnya. Inilah yang membuat pendaftaran AKPOL senantiasa ramai setiap tahun.

A. Persyaratan umum:

1. Warga Negara Indonesia (pria atau wanita);
2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Warga Negara Indonesia (pria atau wanita);
5. Sehat jasmani dan rohani (surat keterangan sehat dari institusi kesehatan);
6. Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri;
7. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (SKCK);
8. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
9. Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota Kepolisian.

B. Persyaratan khusus:

1. Pria/wanita, bukan anggota/mantan Polri/TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri/TNI;
2. Berijazah serendah-rendahnya SMA/MA jurusan IPA/IPS (bukan lulusan dan atau berijazah Paket A, B dan C) dengan ketentuan:

a) Nilai kelulusan rata-rata:

• • • Lulusan 2019 dan sebelumnya, dengan nilai rata-rata UN minimal 70,00;
    • Lulusan 2020 – 2021 dengan nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 atau B;
    • Lulusan 2022 menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 75,00 atau B;
    • Lulusan 2024 akan ditentukan kemudian.

b) Nilai kelulusan rata-rata khusus Papua dan Papua Barat untuk:

• • • Lulusan 2019 dan sebelumnya, dengan nilai rata-rata (UN) minimal 60,00;
    • Lulusan 2020 – 2021 menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 65,00 atau C
    • Lulusan 2022-2023 menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 atau B;
    • Lulusan 2024 akan ditentukan kemudian.

3. Bagi lulusan tahun 2023 (yang masih kelas XII) pada saat mendaftar dengan nilai rapor rata-rata semester I kelas XII minimal 80,00 atau minimal A, khusus untuk Polda Papua dan Papua Barat dengan nilai rapor rata-rata semester I kelas XII minimal 75,00 atau minimal B;

4. Bagi peserta berumur 16 sampai dengan 17 tahun dengan ketentuan berikut:

• • Bagi lulusan 2024 (yang masih kelas XII) pada saat mendaftar dengan nilai rapor rata-rata semester I kelas XII minimal 85,00 atau minimal A, dengan nilai rapor rata-rata mata pelajaran Bahasa Inggris minimal 85,00 atau A, dan melampirkan sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500;
  • Bagi lulusan 2023 atau sebelumnya menggunakan dengan nilai ijazah rata-rata minimal 85,00 atau minimal A, dengan nilai rapor rata-rata mata pelajaran Bahasa Inggris minimal 85,00 atau A, dan melampirkan sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500;
  • Bagi pendaftar dari Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) pada pondok pesantren memiliki nilai lulusan rata-rata hasil imtihan wathioni (Ujian Standar Nasional) atau ujian akhir muadalah, dengan nilai akhir kelulusan rata-rata minimal 75,00 atau minimal B.

5. Berusia minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan;

6. Tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):

1. 1. Pria : 165 (seratus enam puluh lima) cm;
   2. Wanita : 163 (seratus enam puluh tiga) cm

7. Belum pernah menikah secara hukum positif/agama/adat, belum pernah hamil/melahirkan, belum pernah memiliki anak biologis (anak kandung) dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan;

8. Tidak bertato/memiliki bekas tato dan tidak ditindik/memiliki bekas tindik telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat;

9. Bagi peserta calon Taruna/i yang telah gagal/TMS karena tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) tidak dapat mendaftar kembali;

10. Mantan Siswa/i yang diberhentikan tidak dengan hormat dari proses pendidikan oleh lembaga pendidikan yang dibiayai oleh anggaran negara tidak dapat mendaftar;

11. Dinyatakan bebas narkoba dengan menyerahkan surat keterangan bebas narkoba dari instansi kesehatan pemerintah (RS Pemerintah atau Klinik BNN/BNP/BNK);

12. Membuat surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas Kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali;

13. Bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri, harus mendapat pengesahan dari Dikdasmen Kemdikbud;

14. Berdomisili minimal 1 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, apabila terbukti melakukan duplikasi/pemalsuan/rekayasa keterangan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

15. Bagi peserta calon Taruna/i yang berasal dari SMA Taruna Nusantara dan SMA Krida Nusantara yang masih kelas XII dapat mendaftar di Polda asal sesuai alamat KTP/KK atau dapat mendaftar untuk SMA Taruna Nusantara di Polda Jateng dan DIY sedangkan untuk SMA Krida Nusantara di Polda Jabar, dengan ketentuan mengikuti kuota kelulusan/perankingan pada Polda asal sesuai domisili KTP/KK;

16. Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 (sepuluh) tahun terhitung saat diangkat menjadi Perwira Polri;

17. Memperoleh persetujuan dari orang tua/wali;

18. Tidak terikat perjanjian Ikatan Dinas dengan suatu instansi lain;

19. Bagi calon Taruna/i yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan;

20. Bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai/karyawan:

1. 1. Mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan;
   2. Bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Taruna/i Akpol